Arti Netral Dalam Pemilu

Kata-kata dari kata dasar netral

barang konsumsi yang tetap jumlah pembelian atau pemakaiannya meskipun pendapatan konsumen bertambah;

daerah perbatasan antara dua atau beberapa negara yang tidak boleh dijadikan tempat pasukan tentara, tempat kubu pertahanan, dan sebagainya;

Kata-kata di KBBI yang dekat dari netral

Tip: doubleclick kata di atas untuk mencari cepat

[netral] Arti netral di KBBI adalah: tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak). Contoh: kepala negara harus tetap netral.... Lihat arti dan definisi di jagokata.

Database utama KBBI merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa)

Bagaimana cara mengucapkan netral?

Seseorang mengucapkan netral sebagai berikut: nétral.

Apa contoh kalimat menggunakan kata netral?

Contoh kata netral adalah: kepala negara harus tetap netral menghadapi pertentangan antarpartai.

A tarrafa me levou junta #Brasileirão2024 More

Dictionary Banten to Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - “KAMU pilih A tau B?” katanya mengancam. Yang diancam, sambil gemetar ketakutan menjawab, “Saya pilih atau saja!” Mungkin terasa aneh dan lucu, ada orang yang memilih ‘atau’, yakni tidak menentukan pilihan.

Memang dalam situasi politik yang makin memanas, pilihan tersebut tampaknya lebih aman dan selamat. Hanya saja, bagi yang ingin mendapatkan bagian gula-gula kemenangan, pilihan ‘atau’ itu jelas merugikan.

Bagaimana kelak bisa dapat jatah jika tidak ikut berkeringat? Lebih buruk lagi, bisa jadi jika tidak ikut berkeringat akan dibuang dan disingkirkan!

Barangkali, di situlah problematika menentukan sikap netral dalam pemilu.

Menurut KBBI, netral artinya “tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak).” Dalam pengertian ini, netral dikaitkan dengan pihak-pihak yang bersaing, bertanding atau konflik.

Netral berarti berada di tengah, laksana wasit (dari kata Arab ‘wasath’ artinya di tengah). Wasit tidak boleh berat sebelah. Begitu pula dengan aparat penegak hukum.

Ia harus berada pada posisi imbang antara dua daun timbangan. Posisi di tengah yang imbang itu disebut pula adil.

Netral dalam arti adil berarti meletakkan sesuatu sesuai dengan posisinya dan memberikan hak kepada setiap pihak sesuai haknya. Tidak lebih, tidak kurang.

Menurut KBBI, adil berarti “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.” Dalam bahasa Inggris, sikap adil bisa pula disebut “fair” yang menurut Wesbter berarti tidak memihak, bebas dari kepentingan pribadi, buruk sangka atau favoritisme.

Fair juga berarti mengikuti hukum dan peraturan serta menghargai prestasi.

Dengan demikian, netral tidak sama dengan apatis. Netral tidak otomatis sama dengan Golput (Golongan Putih) yang artinya tidak memilih sama sekali.

Netral tidak serta-merta berarti tidak menentukan pilihan, tetapi menjaga pilihan itu sebagai sesuatu yang bersifat pribadi dan rahasia.

Benar bahwa netral bisa pula diartikan tidak memilih sama sekali. Namun secara filosofis, tidak memilih sebenarnya juga memilih, yakni memilih untuk tidak memilih.

Hal ini sama dengan seorang pejabat yang berkata “No comment” kepada wartawan. No comment is a comment!Menjelang Pemilu 2024 kali ini, yang ramai diwacanakan adalah netralitas ASN, POLRI dan TNI.

Ada kekhawatiran bahwa pihak-pihak tersebut tidak netral, terutama karena putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Menanggapi hal ini, Presiden, Kapolri dan Panglima TNI, sudah menegaskan bahwa mereka akan bersikap netral. Artinya, mereka tidak akan terlibat dalam tindakan dukung mendukung partai atau calon tertentu. Mereka akan mengawal pemilu agar berjalan jujur, adil, umum, bebas dan rahasia.

SKB Men-PANRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu yang ditandatangani pada 22 September 2022 lalu, antara lain memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas di instansi masing-masing.

Pakta Integritas itu menyebutkan, ASN wajib menjaga prinsip netralitas, menghindari konflik kepentingan, tidak mengintimidasi, menggunakan media sosial secara bijak, dan menolak politik uang.

Jika kita baca Modul Netralitas ASN yang dibuat oleh Bawaslu, maka kita menemukan daftar jenis perbuatan yang tergolong tidak netral bagi ASN. Di antaranya adalah kampanye di media sosial (mengirim, mengomentari, menyukai membagikan); menghadiri deklarasi pasangan calon; foto bersama dengan calon/pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan; ikut sebagai pelaksana atau terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; dan lain-lain.

So far, so good! Pernyataan para pejabat pusat serta peraturan-peraturan yang ada kiranya sudah tepat. Para pejabat di daerah seperti gubernur, bupati/walikota, camat hingga lurah/kepala desa sudah seharusnya mengikuti pernyataan pejabat pusat itu.

Masalahnya tinggal pelaksanaan di lapangan. Apakah hukum dan peraturan itu benar-benar dipegang dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait ataukah sekadar tulisan di atas kertas? Jawabnya kembali kepada semua pihak: KPU, Bawaslu, Pemerintah, partai-partai politik, para calon, tim pemenangan calon, dan seluruh rakyat Indonesia!

Masalahnya adalah, dalam pertarungan politik, tak jarang orang menggunakan logika ‘menang-kalah’ bukan ‘benar-salah’. Yang penting menang, meskipun salah. Inilah godaan dan tantangan demokrasi kita. Seberapa besar komitmen kita pada hukum dan peraturan yang disepakati, seperti itu pula mutu demokrasi kita.

Jangan lupa bahwa rentetannya akan panjang. Pemilu yang buruk akan melahirkan para pejabat publik yang buruk. Logis jika nanti saat berkuasa, para pejabat itu akan membuat kebijakan-kebijakan yang buruk, yang tidak adil dan merugikan rakyat.

Alhasil, netralitas ASN, TNI dan POLRI itu sangat penting demi menjaga demokrasi kita tetap berada di jalur yang benar. Netralitas adalah kepedulian, bukan ketidakpedulian. Demokrasi politik adalah cara untuk mencapai demokrasi sosial, yakni kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat. Cara harus sejalan dengan tujuan. Jika caranya sudah salah, jangan mimpi tujuan mulia itu akan tercapai! (*)